INILAH PERNYATAAN KORPRI YANG MENDUKUNG WACANA RASIONALISASI 1 JUTA PNS

loading...

loading...

WARTAPGRI.COM, - Assalamualaikum Wr. Wb. Bagaimana kabar anda pembaca setia WARTA PGRI? Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa. Informasi kali datang dari Rasionalisasi PNS yang masih hangat di perbincangkan. simak ulasan selengkapnya!

Pemerintah sudah berencana untuk melakukan rasionalisasi atau pengurangan satu juta pegawai negeri sipil (PNS) pada 2017 nanti. Rencana tersebut mendapat dukungan tapi juga mendapat penolakan. Salah satu yang mendukung rencana tersebut adalah Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri).

Ketua Umum DPP Korpri Zudan Arif Fakrulloh menyatakan, Korpri setuju dengan wacana itu, karena sesuai dengan semangat Presiden Jokowi.

"Pak Presiden sangat concern PNS itu dilakukan penataan. Dari Menpan-RB sudah menyampaikan titik-titiknya, salah satunya dengan cara mendisiplinkan pegawai. Bagi PNS yang melanggar, sanksi maksimalnya ada dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai sampai pemberhentian PNS," kata Zudan di Kantor Presiden,Jakarta, Kamis (9/6/2016).

Zudan siap memberikan dukungan agar ada realisasi rasionalisasi PNS tersebut. Pihaknya akan memberikan penjelasan kepada para PNS yang terkena pengurangan tersebut.

Menurut dia, jumlah PNS ideal di Indonesia adalah1,5 persen dari jumlah penduduk, atau 3,5 juta orang. Sementara itu, jumlah PNS saat ini mencapai 4,5 juta.

"Arahan Pak Presiden bahwa semuanya berjalan penataan alamiah. Ditata, ditingkatkan kualitasnya, rekruitmennya dibetulkan, distribusinya dibetulkan," ucap Zudan.‎

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ‎juga menyatakan, kebijakan rasionalisasi atau pengurangan 1 juta Pegawai Negeri Sipil (PNS) baru pertama kalinya diterapkan di Indonesia. Sehingga perlu dicarikan skema rasionalisasi yang tepat dengan kriteria dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran negara.

"Selama ini belum pernah ada rasionalisasi PNS," ungkap Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Askolani ‎saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (8/6/2016).

Menurutnya, kebijakan pensiun dini PNS yang sejak lama digembar gemborkan tak jua terealisasi karena berbagai hambatan. "Pensiun dini juga belum jalan. Waktu itu pernah mau dicoba pensiun dini PNS di Kemenkeu, zamannya Menkeu Pak Agus Martowardojo, tapi karena masih terbatas, jadi ditunda dulu," pungkas Askolani.

http://bisnis.liputan6.com/

Silahkan kunjungi situs kami di www.wartapgri.com untuk mengupdate segala informasi anda seputar Guru, ASN/PNS, CPNS, info Honorer, dll. Kami senantiasa memberikan berita terbaru, terhangat, terpopuler, dan teraktual yang dilansir dari berbagai sumber.
Mohon untuk like fanspage kami, karena Kami bangga berbagi informasi. Wassalamualaikum Wr. Wb.

loading...

Tweet