INVENTARISASI MASALAH SERTIFIKASI GURU DAN INPASSING, PANITIA KERJA (PANJA) DPR RI UNDANG PGSI DAN ASOSIASI GURU AGAMA ISLAM INDONESIA

WARTAPGRI.COM - Sudah tahukah anda sahabat pembaca info Wartapgri, bahwa Inventarisasi Masalah Sertifikasi Guru dan Inpassing, Panitia Kerja (Panja) DPR RI undang Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) dan Asosiasi Guru Agama Islam Indonesia. Simak ulasan selengkapnya berikut ini.

Panitia Kerja Serifikasi Guru dan Inpasing Komisi VIII DPR RI saat ini tengah dalam tahap penyusunan program kerja. Ketua Panja Abdul Malik Haramain pun menargetkan Panja selesai pada masa persidangan IV tahun 2017 serta menghasilkan sejumlah keputusan untuk segera diselesaikan.

Abdul Malik Haramain

“Target kita (Panja) selesai pada sidang ke IV” kata Abdul Malik Haramain, kepada Parlementaria usai Rapat Internal Panja Sertifikasi Guru dan Inpassing, dengan agenda yaitu menyusun program kerja, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (23/1/2017).

Meneruskan penjelasnnya, yang pertama kali dalam waktu dekat Panja bakal mengundang Asosiasi-asosiasi sertifikasi dan inpassing, Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) dan Asosiasi Guru Agama Islam Indonesia.

“Target kita kenapa mengundang asosiasi-asosiasi itu, kita ingin supaya mengetahui persis apa sih sebetulnya yang terjadi dengan masalah-masalah seputar sertifikasi dan inpassing. Jadi kita mau inventarisasi kasusnya dulu, inventarisasi permasalahannya dulu,” jelasnya.

SILAHKAN DOWNLOAD APLIKASI INFO PENDIDIKAN INDONESIA UNTUK MEMUDAHKAN ANDA MENGAKSES INFORMASI DUNIA PENDIDIKAN, ASN/PNS, INFO HONORER, KEMENTERIAN, LOKER, DLL PADA HP ANDROID ANDA DI GOOGLE PLAYSTORE. ATAU ANDA TINGGAL KLIK LINK BERIKUT https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wWARTAPGRI TERIMA KASIH.

Lebih lanjut, panja menyoroti juga terkait dengan pendataan, menurut informasi yang didapatkan panja karena banyak masalah seputar pendataan. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini mengungkapkan, ada orang yang sudah di anggap lulus sertifikasi tetapi belum lolos verifikasi, ada orang sudah ikut inpassing tapi sampai sekarang belum dapat SK Inpassing, ada yang sudah lulus verifikasi dan sudah diverifikasi oleh Irjen tetapi belum mendapat haknya, dan ada orang yang sudah dapat SK Inpassing tetapi haknya sampai sekarang belum turun.

“Jadi kita ingin bongkar dulu, kira-kira apa sih masalahnya terkait dengan sertifikasi dan inpassing,” tegasnya.

Kemudian, Panja akan mengundang Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kementerian Agama untuk meng-cross cek untuk sekali lagi memastikan data, serta memastikan apa saja permasalahannya.

Lalu, Panja juga akan mengundang Inspektorat Jenderal (Irjen) Kementerian Agama dan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP). Wakil Ketua Komisi VIII ini menjelaskan karena Irjen dan BPKP lah yang melakukan verifikasi itu.

“Irjen yang verifikasi internal dan BPKP yang memastikan verifikasi itu. Jadi kalau orang sudah lulus sertifikasi, orang sudah dapat SK inpassing, itu tetap harus diverifikasi. Yang mengeluarkan verifikasi itu Irjen Kemenag RI dan BPKP, baru setelah lolos verifikasi baru bisa mendapat haknya,”ungkapnya.

Baca Juga :

Berikutnya nanti, Panja berencana juga untuk mengundang Dirjen Keuangan Kementerian Keuangan. Komisi VIII ingin melihat postur anggaran, terutama yang terkait dengan penyelesaian sertifikasi dan inpassing. Karena selama ini kita belum merasa sepenuhnya didorong dan didukung penyelesaian sertifikasi dan inpassing itu oleh Kementerian Keuangan.

Kemudian Panja juga akan mengundang Bapennas, karena pembangunan guru itu merupakan bagian dari Program penting Bapennas.

“Jadi kita ketemu dengan Dirjen Pendis sampai dengan Kementerian Keuangan dan Bapennas, untuk kita membicarakan berapa sih sebetulnya uang atau dana yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sertifikasi dan inpassing itu, berapa sih sebetulnya sehingga negara tidak terhutang lagi. Kemudian berapa sih kebutuhan setiap tahun yang dibutuhkan untuk memberikan haknya kepada guru yang sudah lulus sertifikasi dan inpassing,” jelasnya.

Harapan Panja Komisi VIII DPR RI mengenai Sertifikasi Guru dan Inpassing nanti adalah Kementerian Keuangan mengerti serta paham tentang kebutuhan guru itu.

“Komisi VIII juga akan mendorong itu karena pembangunan manusia juga sangat tergantung pada gurunya, jangan sampai kemudian guru tidak jelas haknya tapi dituntut untuk membangun kualitas Sumber Daya Manusia yang baik, itu tidak berimbang,” lanjutnya.

Sumber : http://dpr.go.id

Demikian informasi yang dapat kami bagikan kepada rekan-rekan pembaca info Wartapgri terkait dengan Inventarisasi Masalah Sertifikasi Guru dan Inpassing, Panitia Kerja (Panja) DPR RI undang Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) dan Asosiasi Guru Agama Islam Indonesia ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas kunjungan anda.

INVENTARISASI MASALAH SERTIFIKASI GURU DAN INPASSING, PANITIA KERJA (PANJA) DPR RI UNDANG PGSI DAN ASOSIASI GURU AGAMA ISLAM INDONESIA

0 Response to "INVENTARISASI MASALAH SERTIFIKASI GURU DAN INPASSING, PANITIA KERJA (PANJA) DPR RI UNDANG PGSI DAN ASOSIASI GURU AGAMA ISLAM INDONESIA"

Posting Komentar