loading...
loading...
WARTAPGRI.COM - Sudah tahukah anda sahabat pembaca info Wartapgri bahwa Gaji Guru honorer Belum ada kepastian. Untuk lebih jelasnya silahkan simak informasinya dibawah ini.
Nasib para guru honorer masih belum jelas, setelah pengalihan pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi. Menukil data Dinas Pendidikan (Disdik) Kaltim, dari 10 kabupaten/kota total guru SMA/SMK berjumlah 9.200 orang. Lebih terperinci, 4.136 guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS). Sementara yang berstatus honorer, 5.064 orang.
Nasib para guru honorer masih belum jelas, setelah pengalihan pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi. Menukil data Dinas Pendidikan (Disdik) Kaltim, dari 10 kabupaten/kota total guru SMA/SMK berjumlah 9.200 orang. Lebih terperinci, 4.136 guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS). Sementara yang berstatus honorer, 5.064 orang.
Gambar Ilustrasi
Kepala Bidang SMA/SMK Dinas Pendidikan (Disdik) Kaltim Deslan Nispayani mengatakan, hingga sekarang mengenai persoalan tersebut belum putus. Memang, saat peringatan Hari PGRI, gubernur menginginkan seluruhnya diakomodasi pemprov. “Kami (pemprov) menginginkan begitu. Tetap bertanggung jawab,” katanya, seperti diberitakan Kaltim Post (Jawa Pos Group).
SILAHKAN DOWNLOAD APLIKASI INFO PENDIDIKAN INDONESIA UNTUK MEMUDAHKAN ANDA MENGAKSES INFORMASI DUNIA PENDIDIKAN, ASN/PNS, INFO HONORER, KEMENTERIAN, LOKER, DLL PADA HP ANDROID ANDA DI GOOGLE PLAYSTORE. ATAU ANDA TINGGAL KLIK LINK BERIKUT https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wWARTAPGRI TERIMA KASIH.
Hanya, kembali lagi, bergantung dari kemampuan keuangan Kaltim. Sebab, peralihan tenaga honorer itu berimplikasi terhadap pengalokasian anggaran untuk gaji. Solusi terhadap persoalan itu masih dicarikan.
Yang mengemuka, di luar gaji pokok, tunjangan tambahan penghasilan bagi guru PNS direncanakan sesuai dengan besaran upah minimum provinsi (UMP). Sementara itu, bagi yang honorer, hanya mendapat insentif. Besarannya sama, sebesar UMP. Jika merujuk UMP Kaltim 2017 yang sudah ditetapkan, berarti sebesar Rp 2,33 juta. “Kami berharap kabupaten/kota juga memerhatikan (nasib non-PNS) apabila di provinsi tidak terakomodasi,” tuturnya.
Maka dari itu, dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kaltim tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang masih digodok. Salah satu poinnya, yakni memberi celah agar pemerintah kabupaten/kota bisa turut mengalokasikan anggaran, khususnya bagi gaji guru honorer.
Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud Hamid Muhammad sebelumnya juga mengatakan, sebaiknya dilakukan seleksi dan hitung ulang terkait guru honorer. Dengan demikian, guru honorer yang direkrut benar-benar berkualitas. Jika pemprov merekrut tenaga honorer untuk jadi guru, harus disiapkan anggaran sebagai gaji. “Kami sependapat dengan kementerian. Biar sesuai dengan ilmunya,” kata dia. Itu, lanjutnya, juga mencegah kekhawatiran bahwa guru PNS menjadi santai akibat tenaga pendidik honorer yang membeludak. Justru, malah nanti guru honorer yang sibuk mengajar.
Ditemui terpisah, Wakil Ketua PGRI Kaltim Sutomo menuturkan, organisasi Oemar Bakrie tentu menginginkan agar seluruh guru honorer diakomodasi pemprov. Mengenai penggajian, menjadi risiko dari alih kewenangan yang menjadi perintah UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Diakuinya, memang, menjadi dilematis di tengah kondisi keuangan provinsi yang mengalami penurunan. Pemprov akan menjadi kewalahan.
Baca Juga :
“Kalau ada kabupaten/kota yang berbaik hati mau mengakomodasi, itu lebih baik. Toh, yang diajar juga anak-anak daerah itu,” terang Sutomo.
Dalam rapat koordinasi dengan pengurus PGRI se-Kaltim di Samarinda, November lalu, salah satu SMA/SMK di Kaltim ada yang guru PNS-nya hanya dua orang. Adapun itu, kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Selebihnya, guru honorer. Bila kondisinya guru honorer tak diakomodasi, sekolah tersebut terancam tutup.
Dia juga mengkritisi wacana guru honorer yang akan diseleksi dan dihitung ulang. Menjadi pertanyaan, ada jaminan atau tidak pasti diakomodasi pemprov. Jika hanya sebatas pendataan untuk mengetahui kebutuhan riil, menjadi percuma.
Menurutnya, dalam persoalan ini, pihaknya lebih condong agar pemerintah kabupaten/kota tidak lepas tangan begitu saja. “Kalau masa bodoh diserahkan ke provinsi, ya dilematis,” tuturnya. Namun, dia meyakini, beberapa kabupaten/kota masih memiliki kepedulian untuk menyiapkan anggaran apabila seandainya ada guru honorer yang tidak tertampung pemprov.
PGRI terang dia, dalam waktu dekat merencanakan akan melakukan rapat dengar pendapat dengan DPRD Kaltim. “Menyampaikan kondisinya bahwa seperti ini,” ucap dia.
Sumber : http://www.jpnn.com
Demikian informasi yang dapat kami bagikan kepada rekan-rekan pembaca terkait dengan Gaji Guru honorer Belum ada kepastian ini. Semoga bermanfaat dan Terima kasih atas kunjungan anda.
Demikian informasi yang dapat kami bagikan kepada rekan-rekan pembaca terkait dengan Gaji Guru honorer Belum ada kepastian ini. Semoga bermanfaat dan Terima kasih atas kunjungan anda.
loading...
0 Response to "GAWAT !!! GAJI GURU HONORER BELUM ADA KEPASTIANNYA"
Posting Komentar