loading...
loading...
WARTAPGRI.COM - Sahabat pembaca info Wartapgri, sudah tahukah anda bahwa Tunjangan PNS dinilai masih kurang. Ini yang akan dilakukan pemerintah. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, silahkan simak ulasannya berikut ini.
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mendukung pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD DKI.
Jika raperda itu disahkan menjadi perda, tunjangan pimpinan dan anggota DPRD DKI bisa meningkat. Raperda Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD DKI adalah tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 yang dikeluarkan pada tanggal 2 Juni 2017.
Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mendukung pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD DKI.
Raperda itu harus disahkan tiga bulan setelah dikeluarkan. Oleh karena itu, DPRD hanya memiliki waktu dua bulan lagi untuk mengesahkan.
"Saya pribadi sangat mendukung karena itu merupakan kebijakan nasional. Supaya, kinerja DPRD nih lebih maksimal dan lebih produktif," kata Saefullah di Balai Kota, Jakarta, Senin (10/7). Dia merasa tunjangan bagi pegawai negeri sipil (PNS) DKI saat ini masih kurang. Karena itu, dikeluarkan kebijakan yang mengatur mengenai kenaikan tunjangan DPRD.
“Kalau cukup ngapain dikeluarin lagi," ujar Saefullah.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI M. Taufik mengatakan, setelah menjadi perda, tunjangan pimpinan dan anggota DPRD DKI akan naik sebanyak empat kali lipat. Angkanya bisa mencapai hingga Rp 12 juta.
Silahkan SUKAI HALAMAN Wartapgri untuk mendapatkan berita seputar Dunia Pendidikan, Guru, PNS, Honorer, Kementerian, Loker, dll. yang selalu terupdate, teraktual yang dilansir dari sumber-sumber terpercaya. Semoga informasi ini bermanfaat dan terima kasih atas kunjungan anda.
loading...
0 Response to "TUNJANGAN PNS DINILAI MASIH KURANG. INI YANG AKAN DILAKUKAN PEMERINTAH!"
Posting Komentar