loading...
loading...
WARTAPGRI.COM - Rencana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy yang menerapkan kebijakan sekolah lima hari dalam sepekan didukung Ketua MPR RI Zulkifli Hasan. Menurut dia, kebijakan tersebut sangat baik karena sudah dipraktikkan di banyak sekolah.
"Gak apa-apa lima hari sekolah. Dua harinya bisa diisi dengan kegiatan lain kan," ujar Zul usai mengikuti tadarus dan khatam Alquran 1.500 anak yatim di Mesjid Baiturrahman, Senayan, Minggu (11/6). Dia pun meminta kepada seluruh pihak untuk tidak memasalahkan lima hari sekolah. Lantaran pondok pesantren sudah lebih dulu melakukannya dan hasilnya baik untuk pendidikan karakter.
"Anak-anak lebih teratur kegiatannya. Kan mereka tidak full belajar delapan jam tapi diisi dengan kegiatan ekskul. Jadi kalau ada pihak yang tidak setuju coba dilihat lagi dasar kebijakan itu diambil," terangnya.
Wakil Ketua Umum DPP PPP Arwani Thomafi mengatakan, rencana Mendikbud Muhadjir Effendi yang menerapkan kebijakan sekolah lima hari di tahun ajaran 2017 hanya akan memunculkan kegaduhan. Karenanya PPP menolak keras rencana kebijakan sekolah lima hari tersebut.
"Kebijakan yang memaksakan perubahan jam belajar siswa sekolah akan memunculkan kegaduhan baru. Kami minta Mendikbud mengurungkan kebijakan itu," kata Arwani, Minggu (11/6).
Dia mengingatkan bahwa kebutuhan untuk mereformasi dunia pendidikan saat ini artinya bukan mengubah jam belajar siswa. Tapi, Arwani mengatakan, semua anak bangsa ini harus dipastikan bisa mengenyam pendidikan di sekolah. Kemudian, kesejahteraan guru juga harus terjamin, sarana prasarana sekolah tersedia dengan kualitas memadai.
Kebijakan perubahan pada jam sekolah itu dirasa jauh dari rasa keadilan, tidak memahami kearifan lokal serta tidak menghargai sejarah keberadaan lembaga pendidikan di masyarakat yang sudah berkembang dan berlangsung jauh sebelum kemerdekaan.
Sistem dan proses belajar mengajar yang sekarang ini sudah berjalan dengan baik. Pengayaan jam pelajaran di luar sekolah melalui kursus, pengajian, madrasah diniyah dan sebagainya juga sudah berjalan dengan baik.
"Jika kebijakan lima hari sekolah dengan menambah durasi di ruang kelas ini diterapkan maka ini akan mematikan lembaga pendidikan seperti madrasah diniyah dan lain-lain," tegasnya.
Madrasah diniyah misalnya, sudah terbukti selama ini menjadi pusat pembentukan karakter anak. Tidak hanya pengajaran nilai-nilai agama semata tetapi juga pengamalannya. Bahkan lembaga pendidikan ini juga menjadi benteng pertahanan Pancasila dan NKRI.
"Jika kebijakan ini dipaksakan maka sama saja dengan menganggap semua itu ahistoris," kata Ketua Fraksi PPP di MPR itu.
Karenanya Arwani mengatakan DPP PPP memerintahkan kepada Fraksi PPP di DPR untuk menolak kebijakan ini. "Meminta menteri untuk mengklarifikasi kebijakan ini secara serius," tegasnya.
Demikian informasi yang dapat kami bagikan kepada rekan-rekan pembaca info Wartapgri terkait dengan Ketua MPR mendukung Kebijakan Mendikbud sekolah 5 hari, sedangkan PPP menolak keras yang dikutip dari Sumber.
Silahkan SUKAI HALAMAN Wartapgri untuk mendapatkan berita seputar Dunia Pendidikan, Guru, PNS, Honorer, Kementerian, Loker, dll. yang selalu terupdate, teraktual yang dilansir dari sumber-sumber terpercaya. Semoga informasi ini bermanfaat dan terima kasih atas kunjungan anda.
loading...
0 Response to "KETUA MPR MENDUKUNG KEBIJAKAN MENDIKBUD SEKOLAH 5 HARI, SEDANGKAN PPP MENOLAK KERAS"
Posting Komentar