loading...
loading...
WARTAPGRI - Assalamualaikum Wr. Wb. Salam sejahtera untuk kita semua. semoga informasi ini dapat memberikan manfaat bagi sahabat semuanya. Jika bermanfaat bagi kawan yang lain mohon di bagikan ... Silahkan di baca informasi selengkapnya!
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan tidak ada rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak dari pemerintah kepada jutaan pegawai negeri sipil (PNS).
Ia menyatakan, yang akan diterapkan adalah kebijakan pertumbuhan negatif (negatif growth) sumber dayanya. "Ini bukan tiba-tiba dipensiunkan, jadi tidak di-PHK. Pegawai negeri tidak ada istilah PHK. Ini hanya pensiun alamiah saja. Ini katakanlah cuma negatif growth," ungkap JK seperti dikutip dari laman Setkab, seperti ditulis Sabtu (4/6/2016).
Ia menuturkan, negatif growth terhadap jumlah PNS di kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) dilakukan mengingat telah ada program moratorium penambahan PNS.
"Negatif growth itu nantinya delapan tahun, rencananya, karena belum disetujui. Jadi, misalnya, yang akan pensiun ada 100 orang, maka yang direkrut baru hanya 50 orang," bebernya.
Jusuf Kalla menambahkan, moratorium penambahan selama delapan tahun itu dilakukan dengan perhitungan ada selisih sebanyak 500 ribu pegawai yang pensiun hingga 2019.
"Ini moratorium sampai 2019, sama sekali tidak tambah. Supaya kalau ada pensiun 100 orang, misalnya yang diganti hanya 50 karena semuanya sudah melalui teknologi," ungkapnya.
Dalam rapat koordinasi terkait rencana rasionalisasi PNS, Ia mengemukakan proses itu akan dimulai secara bertahap akan di mulai dari pelatihan hingga perbaikan sistem penggajian dan peta jalan (roadmap) kebijakan yang bakal diambil.
"Ada daerah yang biaya pegawainya 80 persen dari pada APBD, makanya pembangunan tidak bisa jalan, akhirnya biaya pelayanan publik secara persentase menurun, walaupun jumlahnya tentu tidak berapa banyak, sehingga harus dibikin roadmap-nya. Kami minta delapan tahun roadmap-nya," pungkas Jusuf Kalla.
"Ini moratorium sampai 2019, sama sekali tidak tambah. Supaya kalau ada pensiun 100 orang, misalnya yang diganti hanya 50 karena semuanya sudah melalui teknologi," ungkapnya.
Dalam rapat koordinasi terkait rencana rasionalisasi PNS, Ia mengemukakan proses itu akan dimulai secara bertahap akan di mulai dari pelatihan hingga perbaikan sistem penggajian dan peta jalan (roadmap) kebijakan yang bakal diambil.
"Ada daerah yang biaya pegawainya 80 persen dari pada APBD, makanya pembangunan tidak bisa jalan, akhirnya biaya pelayanan publik secara persentase menurun, walaupun jumlahnya tentu tidak berapa banyak, sehingga harus dibikin roadmap-nya. Kami minta delapan tahun roadmap-nya," pungkas Jusuf Kalla.
Informasi ini bersumber dari : http://bisnis.liputan6.com/
Silahkan kunjungi situs kami di www.wartapgri.com untuk mengupdate segala informasi anda seputar Guru, ASN/PNS, CPNS, info Honorer, dll. Kami senantiasa memberikan berita terbaru, terhangat, terpopuler, dan teraktual yang dilansir dari berbagai sumber. Terima Kasih atas kunjungan Anda. Wassalamualaikum Wr. Wb.
Silahkan kunjungi situs kami di www.wartapgri.com untuk mengupdate segala informasi anda seputar Guru, ASN/PNS, CPNS, info Honorer, dll. Kami senantiasa memberikan berita terbaru, terhangat, terpopuler, dan teraktual yang dilansir dari berbagai sumber. Terima Kasih atas kunjungan Anda. Wassalamualaikum Wr. Wb.
loading...
0 Response to "TERKAIT RASIONALISASI PNS, BERIKUT INI TANGGAPAN DARI JUSUF KALLA"
Posting Komentar